Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas wilayah perairannya. Salah satu jalur maritim strategis yang menjadi perhatian utama adalah Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II), yang memiliki peran vital dalam perdagangan internasional dan pertahanan negara. Dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang ditulis oleh Kolonel Laut (P) Catur Nur Ardiantoro, S.H., M.Si., dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI tahun 2024, dikaji secara mendalam strategi penguatan pengamanan ALKI II guna menjaga stabilitas Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam Taskap yang berjudul “Penguatan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II yang Terintegrasi Guna Menjaga Stabilitas Ibu Kota Nusantara”, menyiratkan betapa pentingnya pengamanan ALKI II tidak terlepas dari fungsinya sebagai jalur perdagangan global dan jalur komunikasi laut internasional. ALKI II menghubungkan Samudera Pasifik dengan Samudera Hindia melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Sebagai jalur strategis, ALKI II menjadi target utama berbagai ancaman maritim, seperti perompakan, penyelundupan, illegal fishing, hingga potensi ancaman dari aktor negara dan non-negara.
Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur semakin meningkatkan urgensi pengamanan ALKI II. Sebagai pusat pemerintahan baru, stabilitas IKN sangat bergantung pada keamanan jalur perairan yang berada di sekitarnya. Dalam Taskap ini, Kolonel Laut (P) Catur Nur Ardiantoro menyoroti bahwa tanpa sistem pengamanan yang terintegrasi, IKN akan menghadapi tantangan besar dalam menjamin stabilitasnya.
Saat ini, pengamanan ALKI II dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Bakamla, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Namun, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi antar-lembaga. Tumpang tindih kewenangan, keterbatasan teknologi pengawasan, serta perbedaan sistem komunikasi menjadi hambatan yang harus segera diatasi.
Dalam kajiannya, penulis Taskap mengusulkan strategi Smart Defence sebagai solusi penguatan pengamanan ALKI II. Konsep ini mengedepankan pemanfaatan teknologi canggih, seperti radar maritim modern, drone pengintai, satelit pemantau, serta sistem komunikasi terintegrasi antar-lembaga. Dengan pendekatan ini, respons terhadap ancaman di ALKI II dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.