Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Sebagai proyek strategis yang melibatkan berbagai sektor, pengamanan objek vital nasional (OVN) menjadi faktor penting dalam memastikan kelangsungan pembangunan yang aman dan berkelanjutan. Dalam Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang ditulis oleh Kombes Pol Bulang Bayu Samudra, S.I.K., dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII Lemhannas RI Tahun 2024, dikupas secara mendalam strategi peningkatan pengamanan objek vital guna mendukung keberhasilan pembangunan IKN.
Keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bukan tanpa tantangan. Sebagai kawasan yang berdekatan dengan perbatasan internasional dan memiliki tingkat ancaman keamanan yang beragam, upaya mitigasi risiko menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan. Risiko-risiko keamanan seperti kejahatan lintas negara, ancaman siber, serta potensi konflik sosial akibat pergeseran kepentingan ekonomi dan agraria menjadi sorotan utama dalam analisis yang dipaparkan dalam Taskap ini.
Dalam studinya, Kombes Pol Bulang Bayu Samudra menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengamanan OVN. Keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada kesiapan infrastruktur fisik, tetapi juga pada sistem keamanan yang adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman. Dalam konteks ini, Ditpamobvit Polri dan berbagai instansi terkait memiliki peran strategis dalam menjamin stabilitas keamanan kawasan.
Lebih lanjut, strategi pengamanan tidak hanya terbatas pada pengawasan fisik, tetapi juga mencakup penguatan sistem pertahanan siber. Dengan konsep IKN sebagai kota pintar (smart city), maka potensi ancaman siber menjadi tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi sejak dini. Penulis Taskap mengusulkan penguatan sistem keamanan digital dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta guna meningkatkan daya tahan terhadap serangan siber yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan di IKN.
Selain itu, faktor sosial dan keterlibatan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan di kawasan IKN. Konflik agraria yang masih menjadi isu di Kalimantan Timur menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat lokal, terutama komunitas adat, dalam perencanaan dan implementasi proyek IKN akan membantu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan wilayah.