Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK turut ditempatkan sebagai fondasi pembentukan budaya kerja yang profesional. Nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif perlu diterapkan secara nyata dalam perilaku kerja serta terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja ASN.
Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat tiga strategi utama yang ditawarkan, yaitu peningkatan otoritas dan kapasitas lembaga pengawas untuk mencegah intervensi politik terhadap jabatan ASN, pembangunan sistem manajemen talenta digital berbasis blockchain, serta pengembangan sistem reward and punishment yang komprehensif dan berbasis kinerja.
Ketiga strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih transparan, profesional, adaptif, dan berintegritas. Penerapannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga, penguatan regulasi, pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kompetensi ASN, serta komitmen yang konsisten dalam menegakkan prinsip merit.
Pada akhirnya, KKP Tulus Arifan menegaskan bahwa meritokrasi bukan sekadar instrumen administrasi kepegawaian, melainkan bagian dari strategi besar penguatan Ketahanan Nasional. ASN yang ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kinerja, bekerja dengan integritas, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi kekuatan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya.
Melalui KKP berjudul “Meritokrasi Sebagai Penguatan Manajemen ASN Guna Mendukung Ketahanan Nasional”, Tulus Arifan memberikan perspektif bahwa reformasi birokrasi harus terus diarahkan pada terciptanya sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pemikiran tersebut menjadi salah satu kontribusi intelektual peserta P3N Lemhannas RI dalam memperkaya khazanah pemikiran strategis mengenai pembangunan birokrasi dan penguatan Ketahanan Nasional Indonesia. (AT/BIA)