Selain persoalan politisasi, penilaian kinerja yang belum sepenuhnya objektif juga menjadi tantangan. Ketika promosi dan mutasi tidak didasarkan pada rekam jejak, kompetensi, dan hasil kerja yang terukur, ASN yang berprestasi dapat kehilangan motivasi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan fenomena internal brain drain di lingkungan birokrasi.
Tantangan lainnya berkaitan dengan mekanisme pengawasan sistem merit setelah perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pengalihan fungsi pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian PANRB dan BKN membutuhkan penguatan mekanisme penegakan agar pengawasan tetap efektif, objektif, dan mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
Di tengah perkembangan teknologi dan Revolusi Industri 4.0, transformasi digital juga menjadi bagian penting dalam memperkuat meritokrasi. Pemanfaatan big data, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain dinilai berpotensi menciptakan sistem manajemen talenta ASN yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data.
Salah satu gagasan strategis yang ditawarkan adalah pembangunan Digital Talent Management System (DTMS) berbasis blockchain. Sistem ini diarahkan untuk mencatat kinerja, kompetensi, rekam jejak penempatan, serta penghargaan dan sanksi ASN secara transparan sehingga keputusan manajemen kepegawaian dapat lebih objektif dan sulit dimanipulasi.
Transformasi digital tersebut juga diharapkan dapat mengatasi fragmentasi data kepegawaian yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam pengambilan keputusan. Integrasi data antara sistem informasi kepegawaian dan sistem manajemen talenta akan membantu menghadirkan informasi yang lebih akurat sebagai dasar promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan perencanaan karier ASN.
Selain teknologi, penguatan integritas aparatur menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan meritokrasi. KKP menyoroti pentingnya perlindungan terhadap ASN yang melaporkan dugaan pelanggaran atau praktik korupsi agar mereka tidak mengalami intimidasi, mutasi yang tidak adil, maupun bentuk pembalasan lainnya.
Budaya kinerja juga perlu diperkuat melalui penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten. ASN yang menunjukkan prestasi dan integritas perlu memperoleh apresiasi yang proporsional, sementara pelanggaran terhadap aturan harus mendapatkan konsekuensi yang tegas dan adil. Pendekatan tersebut dapat mendorong terbentuknya budaya birokrasi yang berorientasi pada hasil dan pelayanan.