KKP menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kepustakaan dan analisis isi. Kerangka ATHG, Astagatra/Pancagatra, dan SWOT digunakan untuk menganalisis tantangan serta merumuskan strategi transformasi moderasi beragama dalam perspektif ketahanan nasional.
Transformasi sosial menempatkan moderasi beragama sebagai proses perubahan nilai yang mengintegrasikan nilai keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Proses tersebut membentuk kesadaran baru yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan teknologi.
Dalam perspektif human capital, pendidikan moderasi beragama merupakan investasi strategis untuk memperkuat dimensi moral, spiritual, sosial, dan produktivitas SDM. SDM moderat tidak hanya menerima keberagaman, tetapi mampu menciptakan interaksi sosial yang harmonis.
Kajian menunjukkan bahwa pelatihan moderasi beragama berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas sosial dan moral. Data yang digunakan menunjukkan peningkatan empati sosial sebesar 18 persen dan perilaku toleran sebesar 23 persen dalam empat tahun terakhir.
SDM religius, moderat, dan toleran berkontribusi langsung terhadap ketahanan nasional. Pada gatra ideologi memperkuat Pancasila, pada gatra politik mendukung demokrasi inklusif, pada sosial budaya memperkuat harmoni, dan pada pertahanan keamanan menjadi kekuatan pertahanan nonmiliter.
Berdasarkan ATHG, ancaman utama meliputi radikalisme digital, intoleransi, dan penyalahgunaan media sosial. Tantangan berupa rendahnya literasi media dan pendidikan karakter, sedangkan hambatan antara lain lemahnya sinergi antarlembaga serta munculnya ujaran kebencian dalam dinamika politik.
Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada Pancasila dan peran lembaga keagamaan moderat, sementara peluang terbuka melalui dukungan terhadap harmoni keagamaan dan pemanfaatan teknologi digital. SDM moderat karenanya dapat menjadi instrumen defense of values dalam menjaga NKRI.
Implementasi moderasi beragama perlu dilakukan secara lintas sektor melalui sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat stabilitas ideologis, kohesi sosial, dan ketahanan nasional.