Brigjen TNI (Mar) Asril Tanjung melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Keamanan Siber Indonesia Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional di Era Digital” menegaskan bahwa transformasi digital telah membawa Indonesia pada sebuah era baru yang sarat peluang sekaligus risiko strategis. KKP yang disusun dalam Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Tahun 2025 ini mengangkat urgensi penguatan keamanan siber sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara di tengah eskalasi ancaman digital global.
Transformasi digital telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari pemerintahan, ekonomi, hingga interaksi sosial masyarakat. Perubahan ini mendorong efisiensi dan percepatan pembangunan, namun di sisi lain juga membuka celah kerentanan baru di ruang siber. Ancaman yang muncul tidak lagi bersifat konvensional, melainkan berkembang menjadi ancaman multidimensional yang mampu mengganggu stabilitas nasional.
Dalam konteks global, ruang siber telah menjadi arena baru dalam persaingan geopolitik antarnegara. Serangan siber kini tidak hanya digunakan untuk tujuan kriminal, tetapi juga sebagai instrumen spionase, sabotase, hingga perang informasi. Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengguna internet yang besar menjadi target potensial berbagai bentuk serangan siber lintas negara.
Kondisi ini diperparah oleh tingginya frekuensi serangan siber yang menargetkan infrastruktur strategis nasional. Data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ratusan juta anomali lalu lintas siber setiap tahunnya, yang mencakup berbagai bentuk ancaman seperti malware, ransomware, dan serangan DDoS. Hal ini menunjukkan bahwa ruang siber nasional masih sangat rentan terhadap eksploitasi pihak tidak bertanggung jawab.
Selain itu, maraknya kasus kebocoran data berskala besar semakin mempertegas lemahnya sistem keamanan informasi nasional. Kebocoran data yang melibatkan instansi pemerintah maupun sektor swasta tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan politik.
Ancaman siber juga berdampak langsung pada sektor ekonomi digital yang tengah berkembang pesat. Serangan terhadap sistem keuangan, e-commerce, dan layanan digital lainnya dapat menimbulkan kerugian besar serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, keamanan siber menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi.