Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Tri Julianto Djatiutomo, S.I.K., M.M., Brigadir Jenderal Polisi, dalam program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 mengangkat judul “Percepatan Transformasi Digital Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Guna Stabilitas Keamanan Dalam Negeri Dalam Rangka Ketahanan Nasional”, yang menjadi refleksi strategis atas meningkatnya ancaman penyalahgunaan narkotika di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
Penyalahgunaan narkotika telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga merusak struktur sosial, ekonomi, serta stabilitas keamanan nasional. Fenomena ini menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif, terutama dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital sebagai instrumen utama dalam strategi pencegahan yang lebih efektif dan menyeluruh.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam penyebaran informasi dan perilaku sosial. Di sisi lain, kemajuan ini juga dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk memperluas distribusi dan pengaruhnya. Oleh karena itu, transformasi digital dalam pencegahan menjadi langkah strategis untuk mengimbangi bahkan melampaui modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika.
Transformasi digital memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan real-time, sehingga kampanye pencegahan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Pendekatan ini juga membuka ruang interaksi yang lebih partisipatif antara pemerintah dan masyarakat.
Pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, serta platform digital interaktif telah memberikan peluang besar dalam meningkatkan efektivitas deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkotika. Sistem ini mampu mengidentifikasi pola perilaku, memetakan wilayah rawan, serta memberikan respons yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Pemerintah melalui berbagai lembaga, khususnya Badan Narkotika Nasional, telah menginisiasi berbagai program digital dalam upaya pencegahan. Inovasi seperti aplikasi edukasi, layanan konsultasi daring, hingga sistem pelaporan berbasis digital menjadi bagian dari transformasi yang terus dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman.