Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tri Subandiyana, S.H. dalam program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 mengangkat judul “Peningkatan Kapabilitas Nelayan Pulau Terluar Guna Ketahanan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional” sebagai sebuah gagasan strategis untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia yang sarat dengan dimensi ekonomi, sosial, dan keamanan.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki karakteristik wilayah yang unik, di mana sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dengan ribuan pulau yang tersebar luas. Kondisi ini menjadikan pulau-pulau terluar sebagai titik strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai batas geografis, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan negara yang harus dijaga secara berkelanjutan.
Keberadaan nelayan di pulau-pulau terluar menjadi sangat penting karena mereka bukan hanya pelaku ekonomi lokal, tetapi juga representasi kehadiran negara di wilayah perbatasan. Aktivitas mereka sehari-hari di laut secara tidak langsung memperkuat klaim kedaulatan Indonesia melalui kehadiran nyata yang berkesinambungan.
Namun demikian, kondisi nelayan di pulau-pulau terluar masih menghadapi berbagai keterbatasan yang cukup kompleks. Rendahnya akses terhadap pendidikan, teknologi, permodalan, serta infrastruktur dasar menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses pasar yang menyebabkan hasil tangkapan nelayan tidak memiliki nilai tambah yang optimal. Hal ini berdampak pada rendahnya pendapatan dan lemahnya daya saing nelayan dibandingkan dengan pelaku usaha perikanan dari negara lain.
Selain itu, penggunaan alat tangkap yang masih tradisional juga menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan hasil produksi perikanan. Ketertinggalan teknologi ini membuat nelayan sulit bersaing di tengah dinamika industri perikanan global yang semakin modern dan efisien.
Dari sisi kelembagaan, kelompok nelayan di pulau terluar umumnya belum memiliki kapasitas organisasi yang kuat. Hal ini berdampak pada kurang efektifnya pengelolaan bantuan pemerintah serta minimnya kemampuan dalam mengembangkan usaha secara kolektif.