Perubahan iklim telah menjadi isu strategis yang tidak terpisahkan dari agenda ketahanan nasional Indonesia, dan hal tersebut menjadi fokus utama dalam Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Kemitraan Hexa Helix Menghadapi Perubahan Iklim Guna Ketahanan Lingkungan dalam Rangka Ketahanan Nasional” yang disusun oleh Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko, S.E., M.H., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Karya ilmiah ini merefleksikan kepedulian sekaligus tanggung jawab strategis pimpinan nasional dalam merespons tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap keberlangsungan bangsa.
Dalam naskah KKP tersebut, perubahan iklim dipandang bukan sekadar fenomena lingkungan, melainkan ancaman multidimensional yang memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, politik, hingga pertahanan dan keamanan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, mulai dari peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi hingga tekanan terhadap ketahanan pangan, energi, dan wilayah pesisir.
Realitas empiris menunjukkan bahwa mayoritas bencana yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkaitan langsung dengan perubahan iklim. Banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan manusia serta melemahkan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menegaskan bahwa isu perubahan iklim harus ditempatkan sebagai ancaman nonmiliter serius dalam kerangka ketahanan nasional.
Melalui pendekatan Ketahanan Nasional, KKP ini menekankan bahwa menghadapi perubahan iklim tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Diperlukan sinergi menyeluruh antaraktor strategis bangsa agar respons yang dibangun bersifat sistemik, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis global, regional, maupun nasional.
Salah satu gagasan utama yang diangkat dalam KKP ini adalah penguatan kemitraan Hexa Helix sebagai model kolaborasi multipihak yang relevan untuk menjawab kompleksitas perubahan iklim. Model Hexa Helix melibatkan enam aktor utama, yaitu pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, media, dan sektor keuangan, yang bekerja secara sinergis dalam satu ekosistem kebijakan dan inovasi.