Pemanfaatan daerah latihan TNI sebagai lahan agrikultur produktif dinilai mampu memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, program ini dapat meningkatkan ketersediaan pangan nasional, sementara di sisi lain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertahanan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan berbasis pertanian.
Taskap ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan agrikultur di wilayah pertahanan. Pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan institusi pertahanan diyakini dapat menciptakan hubungan harmonis antara TNI dan rakyat, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tingkat lokal.
Dalam implementasinya, pengelolaan wilayah pertahanan berbasis agrikultur membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI, serta sektor swasta perlu memiliki visi dan kebijakan yang selaras agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Penulis juga mengidentifikasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan program ini, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya teknologi pertanian di wilayah pertahanan, serta masih lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Tanpa perencanaan yang matang, potensi besar wilayah pertahanan tidak akan memberikan dampak optimal bagi ketahanan pangan nasional.
Selain kendala teknis, aspek sosial dan kultural juga menjadi perhatian penting dalam Taskap ini. Penolakan masyarakat, konflik kepemilikan lahan, dan rendahnya pemahaman mengenai pentingnya ketahanan pangan dapat menjadi tantangan serius apabila tidak dikelola melalui pendekatan komunikasi dan pemberdayaan yang tepat.
Sebagai solusi, Taskap ini mengusulkan pemanfaatan daerah latihan TNI melalui sistem zonasi yang jelas, sehingga fungsi utama sebagai wilayah latihan tetap terjaga, sementara sebagian lahan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agrikultur produktif. Pendekatan ini dinilai realistis dan aman dari sisi kepentingan pertahanan.
Penulis juga menyoroti peran strategis satuan teritorial, termasuk pembentukan dan penguatan Yonif Teritorial Pembangunan, sebagai motor penggerak dalam mendukung program ketahanan pangan. Kehadiran satuan ini diharapkan mampu menjadi jembatan antara institusi pertahanan dan masyarakat dalam pengelolaan agrikultur berbasis wilayah pertahanan.