Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) berjudul “Digitalisasi Pemerintahan Guna Mewujudkan Efisiensi Layanan Publik di Indonesia” karya Kolonel Arh Marthen Verny Rorintulus, S.E., M.Han., peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Lemhannas RI Tahun 2025, membuka perspektif baru mengenai urgensi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Melalui pendekatan ilmiah yang komprehensif, Taskap ini mengulas secara kritis tantangan, peluang, serta strategi penguatan digitalisasi sebagai instrumen untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efektif, dan transparan.
Digitalisasi pemerintahan (e-government) telah menjadi tonggak penting dalam pembangunan di berbagai negara maju. Taskap ini menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak signifikan terhadap kinerja birokrasi, mulai dari percepatan proses administrasi hingga penghematan anggaran. Negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Denmark menjadi rujukan kuat dalam menunjukkan bahwa kehadiran layanan digital mampu meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat partisipasi publik.
Di Indonesia, arah transformasi digital telah bergerak pada jalur strategis melalui kebijakan besar seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembentukan INA Digital. Taskap ini menggambarkan bagaimana upaya tersebut menjadi pondasi untuk mengintegrasikan berbagai layanan lintas kementerian dan lembaga, serta membangun ekosistem digital yang saling terhubung dan dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.
Meski demikian, Taskap Marthen Verny Rorintulus menyoroti secara jernih bahwa digitalisasi di Indonesia masih berhadapan dengan hambatan fundamental. Keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta fragmentasi regulasi menyebabkan transformasi digital berjalan tidak seragam. Faktor-faktor ini membuat ekosistem layanan publik berbasis digital belum mencapai potensi maksimalnya.
Dalam tulisannya, penulis menekankan bahwa aspek keamanan siber juga menjadi titik kritis dalam proses digitalisasi pemerintahan. Berbagai insiden kebocoran data memperlihatkan rentannya sistem informasi pemerintah, sehingga peningkatan tata kelola keamanan digital harus menjadi prioritas utama demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital.