Peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N), Arif Badrudin, M.Mgt.Stud., dalam Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Model Pelatihan Kecerdasan Artifisial (KA) Guna Meningkatkan Kompetensi Abdi Negara dalam Rangka Ketahanan Nasional”, mengangkat isu yang sangat relevan dengan transformasi digital bangsa. Kajian ini menyoroti pentingnya penguasaan teknologi kecerdasan artifisial sebagai fondasi baru ketahanan nasional di era disrupsi informasi dan kompetisi global.
Dalam paparannya, Arif menegaskan bahwa kecerdasan artifisial bukan lagi sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan strategis dalam pemerintahan modern. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Singapura telah menjadikan pelatihan KA sebagai program prioritas nasional. Indonesia, katanya, tidak boleh tertinggal, terutama dalam konteks memperkuat kapasitas sumber daya manusia aparatur negara.
Ia menyoroti bahwa kesiapan sumber daya manusia di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan dan pertahanan, masih menghadapi tantangan signifikan. Ketimpangan kemampuan digital antara pusat dan daerah, serta kurangnya budaya teknologi di kalangan aparatur, menjadi hambatan besar dalam transformasi digital birokrasi dan militer.
Dalam kajiannya, Arif menunjukkan bagaimana pelatihan berbasis KA dapat membantu abdi negara meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan. Dengan dukungan sistem analitik berbasis data, kebijakan publik dapat dirumuskan secara lebih ilmiah dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan keamanan.
Ia mengutip data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang menunjukkan meningkatnya ancaman siber terhadap sistem pemerintahan. Hal ini memperkuat urgensi penguatan kompetensi digital aparatur negara agar tidak menjadi titik lemah dalam pertahanan nasional di ruang siber.
Kertas kerja ini juga menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan kecerdasan artifisial ke dalam strategi nasional. Pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020–2045, namun Arif menilai implementasinya belum menyentuh aspek pelatihan yang sistematis bagi abdi negara. Model pelatihan yang ada masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi lintas lembaga.