Selain infrastruktur fisik, kesiapan jalur evakuasi harus didukung pemetaan wilayah rawan, sistem peringatan dini, serta rencana alternatif apabila akses utama terputus. Langkah ini diperlukan agar proses evakuasi dan distribusi bantuan tetap dapat berlangsung ketika fasilitas transportasi mengalami kerusakan.
Persoalan berikutnya adalah kesesuaian sarana transportasi dengan karakteristik geografis dan kondisi medan. Kendaraan maupun moda angkutan yang tidak sesuai dapat menghambat pengiriman bantuan, khususnya ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Oleh sebab itu, penguatan sarana transportasi perlu mengedepankan kemampuan operasional, fleksibilitas, dan keterpaduan antarmoda.
Pemanfaatan transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu dapat memperluas jangkauan bantuan. Dukungan kendaraan taktis, kapal angkut, serta pesawat angkut perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasi dan kondisi wilayah terdampak. Dengan pendekatan tersebut, distribusi logistik diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang terisolasi.
Penempatan logistik dan sarana pendukung pada lokasi strategis sebelum bencana juga menjadi langkah penting. Kesiapan cadangan kebutuhan dasar, peralatan evakuasi, dan dukungan transportasi di wilayah berisiko dapat memperpendek waktu mobilisasi ketika keadaan darurat terjadi. Perencanaan ini perlu didasarkan pada pemetaan risiko dan perkiraan kebutuhan setiap wilayah.
Di samping persoalan infrastruktur dan transportasi, koordinasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan bencana. Keterlibatan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah memerlukan pembagian peran, mekanisme komunikasi, dan prosedur pengerahan sumber daya yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas.
KKP ini menekankan perlunya penguatan komando terpadu sipil-militer dalam penanganan keadaan darurat. Melalui koordinasi yang terstruktur, kebutuhan di lapangan dapat diidentifikasi lebih cepat, sumber daya dapat dimobilisasi secara terarah, dan dukungan dari berbagai instansi dapat disinergikan sesuai kewenangan masing-masing.
Transformasi digital turut menjadi bagian dari solusi melalui pengembangan sistem informasi dan dashboard nasional yang mengintegrasikan data bencana, kondisi infrastruktur, ketersediaan logistik, serta kebutuhan wilayah terdampak. Dukungan pemetaan berbasis satelit dan sarana komunikasi yang andal dapat membantu pengambilan keputusan, terutama ketika jaringan komunikasi konvensional terganggu.