Ari Prabowo, S.T., M.Si., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII Lemhannas RI Tahun 2026, melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Sistem Jaminan Mutu Hulu Perikanan Berbasis Kampung Produksi Guna Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional”, mengangkat pentingnya penguatan sistem jaminan mutu perikanan sebagai bagian strategis dalam memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Sektor perikanan memiliki posisi penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan ekspor, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Karena itu, penguatan sektor perikanan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga memastikan produk memiliki mutu, keamanan, daya saing, dan nilai tambah.
Namun, sistem jaminan mutu perikanan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain fragmentasi tata kelola, keterbatasan data, belum seragamnya standar, perbedaan kapasitas pelaku usaha, serta keterbatasan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi. Kondisi tersebut dapat menghambat konsistensi mutu produk sekaligus mengurangi daya saing perikanan Indonesia.
KKP tersebut menawarkan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir dengan menempatkan kampung produksi sebagai simpul utama penguatan sistem jaminan mutu. Pendekatan ini diharapkan mampu menghubungkan proses produksi, pengawasan mutu, pengolahan, pembiayaan, sertifikasi, hingga akses pasar dalam satu ekosistem yang lebih terintegrasi.
Kampung produksi tidak hanya dipandang sebagai lokasi kegiatan produksi, tetapi sebagai pusat pengembangan ekosistem perikanan yang mempertemukan pelaku usaha, pemerintah, infrastruktur, teknologi, pembiayaan, lembaga sertifikasi, dan pasar. Dengan demikian, penguatan kampung produksi dapat menjadi titik masuk untuk meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan masyarakat.
Dalam kajiannya, penulis menggunakan perspektif General Systems Theory, Total Quality Management, Business Ecosystem, Entitlement Theory, dan konsep blue economy. Berbagai pendekatan tersebut digunakan untuk melihat sistem mutu perikanan sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan antara tata kelola, sumber daya manusia, teknologi, produksi, pasar, dan kesejahteraan masyarakat.