Akar masalah ketiga adalah rendahnya rata-rata muatan balik dari pulau terluar menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Kapal-kapal logistik umumnya kembali dalam keadaan kosong karena ekosistem ekonomi lokal belum berkembang optimal. Hal ini mengakibatkan biaya subsidi operasional per tonase menjadi sangat tinggi dan membebani anggaran negara. Tanpa adanya komoditas unggulan daerah yang diangkut keluar, kemandirian ekonomi masyarakat perbatasan sulit terwujud.
Ketiga akar masalah tersebut secara kumulatif menciptakan ruang kosong administrasi dan keamanan di kawasan perbatasan. Keterisolasian memicu tingginya harga kebutuhan pokok dan memperlambat penyaluran layanan dasar seperti kesehatan serta pendidikan. Di sisi lain, kekosongan kehadiran negara di laut terluar berpotensi dieksploitasi oleh aktivitas ilegal lintas batas dan tekanan klaim asing. Oleh karena itu, langkah pembenahan sistemik tidak dapat lagi ditunda.
Guna mengatasi persoalan tersebut, disusun lima langkah strategis transformasi pengelolaan pulau terluar yang komprehensif. Langkah pertama adalah pembentukan jaringan transportasi berkonsep jaring hub dan spoke. Sebanyak lima belas hingga dua puluh pulau terluar strategis ditetapkan sebagai pusat konsolidasi logistik utama. Pelabuhan hub ini dilengkapi fasilitas penyimpanan dingin dan terminal kargo terpadu guna menunjang kelancaran arus barang.
Langkah kedua berfokus pada pembenahan tata kelola melalui pembentukan Badan Koordinasi Nasional Konektivitas Pulau Terluar. Lembaga ini diberi kewenangan komando untuk menyatukan perencanaan dan penganggaran lintas kementerian. Bersamaan dengan itu, diterbitkan Peraturan Presiden tentang Standar Pelayanan Minimum Konektivitas. Aturan ini menjamin frekuensi keberangkatan rutin serta membatasi toleransi disparitas harga barang.
Langkah ketiga difokuskan pada penguatan ekosistem ekonomi lokal untuk mengisi muatan balik kapal. Pemerintah mendorong integrasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di pulau-pulau hub utama. Koperasi lokal dan UMKM dilibatkan secara aktif dalam rantai pasok logistik serta perdagangan antardaerah. Operator transportasi yang berhasil memenuhi target muatan balik juga diberikan insentif khusus.
Langkah keempat adalah memperkuat kehadiran negara secara nyata melalui penyediaan Pos Layanan Terpadu di pulau hub. Pos ini mengintegrasikan layanan kependudukan, perizinan usaha, hingga pos kesehatan masyarakat. Selain itu, jadwal transportasi sipil diselaraskan dengan kegiatan patroli keamanan maritim. Sinergi ini memastikan wilayah perbatasan tidak hanya terlayani secara ekonomi tetapi juga terjaga secara kedaulatan.