Persoalan lainnya adalah koordinasi antar pemangku kepentingan yang belum optimal. Keterlibatan kementerian dan lembaga, industri pertahanan, lembaga riset, serta institusi pendidikan perlu dibangun secara lebih terpadu agar kebijakan dan program kerja sama dapat berjalan selaras serta menghasilkan manfaat strategis bagi Indonesia.
Dalam perspektif yang lebih luas, kemitraan strategis Indonesia–Perancis juga perlu diarahkan dari pola hubungan pengguna dan pemasok menuju kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi kedua negara. Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi end-user, tetapi mampu meningkatkan posisi sebagai mitra strategis yang memiliki kapasitas teknologi dan industri yang semakin kuat.
Transfer teknologi menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Transfer teknologi yang hanya berhenti pada aspek administratif, perakitan, atau pemeliharaan belum cukup untuk menghasilkan kemandirian. Diperlukan peningkatan kemampuan rekayasa, sumber daya manusia, riset, dan inovasi agar Indonesia mampu menyerap serta mengembangkan teknologi yang diperoleh.
KKP ini juga melihat adanya peluang besar melalui pengembangan co-development dan joint production. Skema tersebut dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan industri pertahanan nasional sekaligus menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Perkembangan teknologi disruptif turut membuka ruang bagi Indonesia untuk melakukan lompatan teknologi atau technological leapfrogging. Pemanfaatan kecerdasan artifisial, sistem nirawak, keamanan siber, satelit, dan teknologi pertahanan modern dapat menjadi bagian dari strategi peningkatan kapabilitas pertahanan nasional.
Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kewaspadaan terhadap berbagai ancaman strategis. Ketergantungan terhadap teknologi dan sistem pertahanan dari luar negeri dapat membatasi kedaulatan strategis, terutama ketika terjadi krisis, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, atau pembatasan akses terhadap teknologi inti.
Karena itu, penguatan diplomasi pertahanan perlu diarahkan untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam hubungan internasional. Diplomasi yang kuat bukan hanya menghasilkan kerja sama, tetapi juga memastikan setiap kerja sama memberikan kontribusi terhadap pengembangan kapasitas nasional dan kepentingan strategis Indonesia.
Pendekatan whole of government menjadi penting untuk menjembatani kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antarkementerian dan lembaga, industri pertahanan, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian diperlukan agar kebijakan diplomasi pertahanan dan industrialisasi nasional dapat berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.