Strategi keempat adalah transformasi tata kelola diplomasi berbasis Whole-of-Government. Pendekatan ini diarahkan untuk mengatasi fragmentasi kelembagaan dengan menyatukan koordinasi, informasi, dan kebijakan diplomasi sipil maupun pertahanan dalam satu ekosistem yang lebih terpadu.
Dalam implementasinya, KKP mengusulkan penguatan regulasi melalui Peraturan Presiden tentang Sistem Keamanan Maritim dan Diplomasi Pertahanan Terpadu. Kajian juga mendorong pembangunan Joint Intelligence Command Center yang mengintegrasikan data intelijen diplomatik dan militer secara real-time serta mendukung mekanisme anggaran cepat ketika menghadapi situasi krisis.
Secara metodologis, KKP menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan. Analisis diperkuat melalui pendekatan Asta Gatra, PESTLE, dan manajemen 6M untuk melihat keterkaitan antara tekanan eksternal geopolitik dengan kapabilitas internal diplomasi pertahanan.
Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan diplomasi pertahanan perlu dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui peningkatan kerja sama militer. Transformasi tersebut mencakup penguatan intelijen strategis, ketahanan energi dan logistik, diplomasi koalisi kawasan, perluasan jaringan perwakilan, serta integrasi tata kelola antarlembaga.
Pada akhirnya, KKP Ali Aminudin menempatkan diplomasi pertahanan sebagai instrumen penting untuk menjaga kedaulatan wilayah di tengah ketidakpastian geopolitik. Melalui diplomasi yang lebih proaktif, adaptif, dan terintegrasi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat strategic engagement dan deterrence sekaligus menjaga ketahanan nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. (AT/GT)