Pada dimensi ekonomi, ekoteologi dapat mendukung pergeseran menuju ekonomi hijau yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam diarahkan agar memberikan nilai tambah ekonomi tanpa mengorbankan ruang hidup generasi mendatang.
Sementara pada dimensi pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan dipandang sebagai ancaman nonmiliter yang dapat memicu konflik horizontal, perebutan pangan dan air, serta gangguan stabilitas. Dengan demikian, menjaga lingkungan sekaligus menjadi bagian dari upaya preventif memperkuat keamanan dan stabilitas nasional.
KKP menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur dengan pendekatan interdisipliner, meliputi pendekatan teologi, sosiologi budaya, dan kebijakan publik. Analisis juga menggunakan pendekatan deskriptif serta SWOT dan TOWS untuk memetakan kondisi faktual, faktor pendukung dan penghambat, sekaligus merumuskan strategi pengarusutamaan ekoteologi.
Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal strategis berupa tingkat religiositas masyarakat yang tinggi, kearifan lokal, landasan konstitusional, serta jaringan institusi pendidikan dan organisasi keagamaan. Namun, kekuatan tersebut masih menghadapi ego sektoral birokrasi, kesenjangan literasi ekologis, ketergantungan ekonomi fosil, serta lemahnya penegakan hukum lingkungan.
Analisis TOWS kemudian menunjukkan peluang berupa meningkatnya investasi hijau global, kepedulian generasi muda, dan bonus demografi. Di sisi lain, pragmatisme politik, krisis ekonomi global, serta eskalasi bencana ekologis menjadi ancaman yang perlu diantisipasi melalui kebijakan yang lebih tegas dan berkelanjutan.
Salah satu gagasan penting yang ditawarkan adalah penerapan Moralizing Policy, yakni kebijakan publik yang tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga berlandaskan nilai ekoteologi. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat dukungan masyarakat terhadap transisi hijau sekaligus mendorong transformasi sosial melalui pendidikan dan internalisasi nilai.
Penguatan kebijakan publik menjadi langkah strategis pertama. KKP mendorong hadirnya regulasi setingkat Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden mengenai Pengarusutamaan Ekoteologi Nasional, sehingga nilai-nilai ekologis dan spiritual memiliki landasan kebijakan yang lebih kuat dan dapat diterapkan secara lintas sektor.