Untuk mendukungnya, KKP merekomendasikan pembentukan Satuan Tugas Ekoteologi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Agama, KLHK, Bappenas, Kemendagri, dan Kementerian Luar Negeri. Satgas tersebut diarahkan menyusun rencana aksi terpadu yang selaras dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kebijakan lingkungan nasional.
Penguatan kelembagaan juga perlu didukung instrumen regulasi, pembiayaan, sumber daya manusia, serta pusat kajian ekoteologi di perguruan tinggi keagamaan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dapat dilibatkan untuk memperluas kolaborasi dan memastikan nilai ekologis berkembang secara inklusif melalui pendekatan lintas agama.
Dalam aspek pembiayaan, KKP mengusulkan pembentukan Dana Abadi Ekoteologi dengan dukungan awal minimal Rp500 miliar. Pembiayaan berkelanjutan diperlukan untuk mendukung pendidikan, pemberdayaan masyarakat, penghijauan, inovasi lingkungan, serta berbagai program ekoteologi di daerah.
Pada tingkat daerah, aktualisasi ekoteologi dapat diwujudkan melalui regulasi dan program berbasis kebutuhan wilayah, khususnya di daerah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menghubungkan kebijakan nasional dengan aksi ekologis di tingkat lokal.
Pada akhirnya, aktualisasi ekoteologi tidak hanya diarahkan untuk mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Integrasi nilai agama, kebijakan pemerintah, pendidikan, serta gerakan masyarakat menjadi fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045 dengan lingkungan yang lestari dan masyarakat yang memiliki kesadaran ekologis.
KKP Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi menegaskan bahwa menghadapi perubahan iklim membutuhkan perubahan paradigma, dari sekadar pengelolaan lingkungan menuju pembentukan budaya ekologis yang berlandaskan nilai spiritual. Melalui kolaborasi lintas agama, pemerintah, akademisi, dan masyarakat, ekoteologi dapat menjadi kekuatan strategis untuk membangun Indonesia yang tangguh, berkelanjutan, dan berketahanan nasional. (IP/GT)