Kajian selanjutnya mendorong kepeloporan diplomatik Indonesia untuk menginstitusionalisasikan advokasi kepentingan Palestina. Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah pembentukan Palestinian Advisory Council sebagai mekanisme konsultasi formal dengan representasi Palestina sebelum keputusan strategis terkait Gaza ditetapkan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong agar proses rekonstruksi Gaza tidak hanya berorientasi pada kepentingan geopolitik negara-negara kuat, tetapi juga memperhatikan hak, kebutuhan, dan aspirasi rakyat Palestina. Indonesia dapat menggunakan pengalaman dan reputasinya sebagai norm entrepreneur untuk mendorong prinsip keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak penentuan nasib sendiri.
Aspek ekonomi juga menjadi bagian penting dalam strategi yang dirumuskan. Perjanjian dagang Indonesia-Amerika Serikat senilai 38,4 miliar dolar AS dipandang sebagai salah satu potensi dividen ekonomi dari keterlibatan Indonesia, termasuk peluang untuk berpartisipasi dalam proses rekonstruksi Gaza. Namun, kajian mengingatkan agar manfaat ekonomi tersebut tidak menciptakan ketergantungan yang mengurangi otonomi diplomatik Indonesia.
Keseluruhan strategi tersebut perlu disiapkan secara adaptif karena masa depan BoP masih menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan. Karena itu, penguatan peran Indonesia tidak dapat dilakukan melalui kebijakan yang bersifat situasional, tetapi membutuhkan institusionalisasi yang berkelanjutan agar mampu menghadapi berbagai skenario perubahan lingkungan strategis.
Pada akhirnya, KKP Dr. Abdur Rachman Alkaf menegaskan bahwa tantangan Indonesia di Board of Peace bukan semata-mata persoalan seberapa besar kontribusi yang diberikan, melainkan bagaimana kontribusi tersebut dikonversikan menjadi pengaruh strategis. Dengan konsolidasi nasional, diplomasi koalisi, optimalisasi leverage militer, penguatan advokasi Palestina, dan pengamanan kepentingan ekonomi, Indonesia diharapkan mampu bertransformasi dari peserta pasif menjadi aktor yang lebih menentukan dalam arsitektur perdamaian dunia. (IP/BIA)