Namun demikian, kajian juga menemukan sejumlah kelemahan yang perlu dikelola. Indonesia belum memiliki representasi langsung dalam Dewan Eksekutif BoP, belum mempunyai mekanisme formal untuk mengadvokasi kepentingan Palestina, menghadapi risiko terhadap kesiapan pertahanan akibat pengerahan personel dalam jumlah besar, serta menghadapi potensi ketergantungan geoekonomi terhadap Amerika Serikat.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya lemah, melainkan menghadapi kondisi asimetri yang masih dapat dikelola. Hambatan Indonesia terutama bersifat struktural dan formal, sedangkan kekuatannya bersifat relasional serta operasional sehingga masih dapat dikembangkan melalui strategi yang tepat dan terukur.
Pendekatan Ketahanan Nasional melalui kerangka Astagatra menjadi salah satu landasan penting dalam kajian ini. Kerangka tersebut memungkinkan keterlibatan Indonesia di BoP dilihat secara multidimensional dengan mempertimbangkan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.
Analisis juga menggunakan pendekatan SWOT, Mendelow’s Power-Interest Matrix, serta Scenario Planning untuk memetakan posisi dan pilihan strategis Indonesia. Hasil analisis menempatkan Indonesia pada posisi yang memiliki peluang untuk melakukan strategi penguatan dengan memanfaatkan kekuatan internal sekaligus mengoptimalkan peluang eksternal.
Salah satu strategi utama yang ditawarkan adalah konsolidasi arsitektur birokrasi internal melalui pembentukan Satuan Tugas Terpadu BoP lintas kementerian. Satgas tersebut diharapkan mampu menyatukan posisi Indonesia, menetapkan garis batas diplomatik yang tidak dapat dinegosiasikan, serta memastikan koordinasi kebijakan berjalan secara konsisten.
Strategi berikutnya adalah membangun Global South BoP Caucus dengan melibatkan negara-negara yang memiliki kepentingan dan pandangan relatif sejalan, seperti Turki, Pakistan, Malaysia, Yordania, dan Mesir. Koalisi tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi kolektif negara-negara Global South dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan di BoP.
Indonesia juga perlu mengoptimalkan posisi tawar dari kontribusi militernya dalam ISF. Dengan kontribusi sekitar 40 persen dari kekuatan ISF, Indonesia memiliki leverage operasional yang signifikan, sehingga kontribusi tersebut perlu dikelola secara hati-hati melalui aturan pelibatan dan mekanisme perlindungan personel yang jelas.