Keberhasilan MBG tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau lembaga. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pendidikan, pelaku usaha, petani, koperasi, UMKM, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar program dapat berjalan secara terpadu.
Dari sisi kebijakan, kajian ini menempatkan MBG dalam keterkaitan antara kebijakan pangan, gizi, pendidikan, ekonomi, dan ketahanan nasional. Berbagai landasan kebijakan dan peraturan yang digunakan dalam KKP menunjukkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam membangun sistem pangan dan pembangunan manusia yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan tersebut, MBG berpeluang berkembang dari sebuah program pemenuhan gizi menjadi ekosistem ekonomi baru yang menghubungkan produksi pangan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi daerah.
KKP ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis kebijakan publik serta perspektif Asta Gatra untuk melihat keterkaitan MBG dengan berbagai dimensi kehidupan nasional. Pendekatan tersebut digunakan untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih integratif antara program pangan, transformasi ekonomi, dan ketahanan nasional.
Pada akhirnya, kajian Umar, SIP, MA. menegaskan bahwa keberhasilan MBG perlu diukur bukan hanya dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu meningkatkan kualitas manusia, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat rantai pasok pangan, dan mengurangi kerentanan sistem pangan nasional. Dengan integrasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan tata kelola berbasis data, MBG dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (IP/BIA)