Pendekatan pembangunan manusia dalam KKP tersebut tidak hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang sehat, produktif, dan bermartabat. Karena itu, akses terhadap pangan bergizi dipandang sebagai salah satu kondisi dasar yang memungkinkan masyarakat mengembangkan potensinya.
Agar manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan secara luas, kajian ini menekankan pentingnya keterhubungan antara program nasional dengan potensi ekonomi daerah. Pemanfaatan bahan pangan lokal dapat membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi wilayah.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah penguatan kebijakan local content dengan mendorong penggunaan bahan pangan yang bersumber dari produsen lokal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani, menggerakkan ekonomi daerah, mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, dan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Penguatan rantai pasok juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Ketersediaan bahan pangan harus didukung oleh sistem produksi, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi yang efisien sehingga kebutuhan pangan bergizi dapat dipenuhi secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, KKP mengusulkan pengembangan Dapur Gizi Terpadu atau Integrated Nutrition Hubs. Fasilitas tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan pengolahan bahan pangan lokal, penyimpanan, distribusi, serta edukasi dan pelatihan gizi masyarakat sehingga pelaksanaan MBG memiliki dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.
Digitalisasi juga dipandang sebagai salah satu faktor pengungkit dalam membangun sistem MBG yang efektif dan akuntabel. Integrasi data produksi, distribusi, konsumsi, kondisi gizi, serta rantai pasok dapat membantu pemerintah melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan berbasis data.
Pemanfaatan teknologi digital pada akhirnya dapat memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan program. Data yang terintegrasi juga berpotensi membantu mengidentifikasi gangguan pasokan, memantau dampak program, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.