Selain itu, berbagai risiko seperti penyalahgunaan anggaran, rendahnya akuntabilitas, praktik politik anggaran, serta lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan demikian, setiap rupiah dana transfer dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Salah satu gagasan strategis yang ditawarkan dalam KKP ini adalah pengembangan kerangka kebijakan transfer yang mengombinasikan prinsip pemerataan fiskal dengan sistem insentif berbasis kinerja. Pendekatan tersebut memungkinkan daerah tetap memperoleh dukungan fiskal sesuai kebutuhan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan capaian pembangunan secara berkelanjutan.
Penulis juga mengusulkan perlunya pembangunan Dashboard Terpadu TKD Nasional yang mampu mengintegrasikan berbagai data mengenai alokasi, penyaluran, realisasi, hingga hasil penggunaan dana transfer. Kehadiran sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mempercepat pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tidak kalah penting, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pemerintah daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah perlu didukung melalui pembinaan, pendampingan, serta pengembangan kompetensi agar mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Melalui pembahasan yang komprehensif, KKP ini memperlihatkan bahwa penguatan instrumen kebijakan Transfer ke Daerah merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Reformasi tata kelola fiskal diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.
Sebagai koleksi ilmiah yang tersedia di Perpustakaan Lemhannas RI, KKP karya Michael Rolandi Cesnanta Brata memberikan kontribusi pemikiran yang relevan bagi para pembuat kebijakan, akademisi, peneliti, maupun peserta pendidikan kepemimpinan nasional. Kajian ini memperkaya literatur mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah serta menawarkan berbagai rekomendasi strategis dalam memperkuat desentralisasi keuangan guna mendukung terwujudnya Ketahanan Nasional yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. (IP/BIA)