Kajian ini juga mengulas bagaimana kampanye negatif yang berkembang di tingkat internasional turut membentuk persepsi publik global mengenai industri kelapa sawit Indonesia. Berbagai narasi mengenai deforestasi, kerusakan lingkungan, maupun isu sosial sering kali mendominasi pemberitaan internasional, sementara berbagai upaya perbaikan tata kelola yang telah dilakukan Indonesia belum memperoleh perhatian yang seimbang.
Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun komunikasi publik yang lebih efektif. Indonesia perlu menyampaikan berbagai fakta, data ilmiah, dan keberhasilan dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan agar masyarakat internasional memperoleh gambaran yang objektif mengenai perkembangan industri kelapa sawit nasional.
Selain komunikasi publik, aspek diplomasi perdagangan juga menjadi fokus utama pembahasan. Penulis menjelaskan bahwa Indonesia telah memanfaatkan berbagai mekanisme hukum internasional dalam menghadapi kebijakan yang dianggap diskriminatif. Upaya melalui forum perdagangan internasional menjadi bukti bahwa Indonesia berkomitmen memperjuangkan hak-haknya berdasarkan prinsip perdagangan yang adil dan setara.
KKP ini menegaskan bahwa kemenangan Indonesia dalam berbagai proses penyelesaian sengketa perdagangan merupakan pencapaian yang penting. Namun demikian, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan berbagai hambatan non-tarif yang masih berkembang melalui regulasi-regulasi baru. Oleh sebab itu, strategi diplomasi harus terus diperkuat agar mampu memberikan dampak yang lebih nyata terhadap akses pasar komoditas nasional.
Dalam perspektif ketahanan nasional, penulis menggunakan pendekatan Astagatra untuk menjelaskan bahwa persoalan kelapa sawit tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan geografi, demografi, politik, sosial budaya, sumber daya alam, pertahanan, dan keamanan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap sektor ekonomi dapat memengaruhi stabilitas nasional secara lebih luas.
Salah satu rekomendasi penting yang dikemukakan dalam KKP ini adalah penguatan diplomasi publik berbasis data dan fakta. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan didorong untuk membangun narasi positif mengenai keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia melalui berbagai media komunikasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.