Hasil kajian menunjukkan bahwa rendahnya intensitas komunikasi media mengenai isu energi dan pangan menyebabkan tingkat literasi publik pada kedua sektor tersebut masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum memahami hubungan antara perilaku konsumsi energi, pola konsumsi pangan, dan kontribusinya terhadap ketahanan nasional.
Selain itu, dominasi media sosial sebagai sumber informasi sering kali memunculkan berbagai informasi yang tidak terverifikasi. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan minimnya narasi tunggal yang mampu menjadi rujukan publik ketika terjadi krisis energi maupun gangguan pasokan pangan.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, penulis memperkenalkan sebuah konsep inovatif bernama SMONAR atau Strategic Media Orchestration for National Resilience. Model ini dirancang untuk mengintegrasikan komunikasi lintas kementerian dan lembaga agar mampu menghasilkan pesan yang konsisten, terukur, dan berorientasi pada penguatan ketahanan nasional.
SMONAR menempatkan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai orkestrator utama komunikasi publik nasional yang bertugas menyatukan berbagai pesan strategis melalui pendekatan One Narrative Policy. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat menyampaikan informasi yang selaras kepada masyarakat.
Konsep tersebut juga menekankan pentingnya pembangunan Dashboard Induk Pemantauan Komunikasi Publik Nasional yang berfungsi sebagai pusat koordinasi dan pemantauan efektivitas komunikasi publik lintas sektor. Melalui sistem ini, pemerintah dapat mengukur sejauh mana pesan-pesan strategis diterima dan dipahami masyarakat.
Dalam analisisnya, penulis menegaskan bahwa media arus utama masih memiliki posisi penting sebagai National Public Information Backbone. Media profesional yang berpegang pada prinsip verifikasi, akurasi, dan kode etik jurnalistik dinilai mampu menjadi penyeimbang arus informasi yang beredar di ruang digital.
KKP ini juga menyoroti perlunya penguatan kemitraan antara pemerintah dan media arus utama. Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan data yang terbuka, pengembangan jurnalisme berbasis data, serta penyusunan agenda komunikasi yang mendukung program prioritas nasional di bidang energi dan pangan.