Salah satu persoalan utama yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah lemahnya transformasi organisasi dan budaya kerja birokrasi. Digitalisasi sering kali hanya dipahami sebagai pengadaan teknologi, sementara perubahan pola pikir, budaya inovasi, kolaborasi, dan orientasi pelayanan belum berkembang secara optimal. Akibatnya, pemanfaatan teknologi belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik.
Selain itu, layanan digital pemerintah masih cenderung berorientasi pada kebutuhan internal instansi dibandingkan kebutuhan masyarakat. Banyak layanan yang telah terdigitalisasi, tetapi belum dirancang secara menyeluruh berdasarkan pengalaman pengguna. Masyarakat masih harus berhadapan dengan berbagai aplikasi yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi secara optimal.
Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah fragmentasi aplikasi digital di lingkungan pemerintahan. Ribuan aplikasi yang dikembangkan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menyebabkan terjadinya silo digital. Kondisi ini menghambat pertukaran data, menurunkan efisiensi, serta menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah secara terpadu.
Kajian ini juga menyoroti pentingnya penguatan ekosistem transformasi digital. Infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan talenta digital, rendahnya tingkat kemandirian teknologi, serta tingginya ancaman keamanan siber menjadi faktor yang memperlambat proses transformasi digital pemerintahan di Indonesia.
Dalam perspektif ekonomi, lambatnya transformasi digital berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan syarat penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penulis menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintahan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja pemerintah, serta penguatan tata kelola investasi. Melalui digitalisasi proses bisnis pemerintahan, berbagai potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi dapat diminimalkan sehingga sumber daya negara dapat dimanfaatkan secara lebih produktif.
Lebih lanjut, transformasi digital juga menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi digital nasional. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyediakan infrastruktur digital publik, membangun sistem identitas digital yang aman, serta menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekosistem digital secara berkelanjutan.