Selain pembentukan unit koordinasi, penulis juga menawarkan pengembangan Sistem Digital Nasional Pemantauan Putusan Mahkamah Konstitusi. Sistem ini dirancang untuk menyediakan informasi yang terbuka, akurat, dan real time mengenai status pelaksanaan setiap putusan Mahkamah Konstitusi.
Melalui platform digital tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai perkembangan tindak lanjut putusan, lembaga yang bertanggung jawab, serta tahapan implementasi yang sedang berlangsung. Transparansi ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas publik sekaligus memperkuat pengawasan sosial terhadap pelaksanaan kewajiban konstitusional negara.
Penguatan tata kelola tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki relevansi yang sangat erat dengan konsep Ketahanan Nasional. Dalam perspektif Pancagatra, implementasi putusan yang konsisten akan memperkuat gatra ideologi melalui penghormatan terhadap konstitusi, memperkokoh gatra politik melalui stabilitas pemerintahan, serta mendukung ketahanan sosial dan ekonomi melalui terciptanya kepastian hukum.
Lebih jauh lagi, kepastian hukum yang terbangun dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi secara efektif akan meningkatkan legitimasi lembaga negara di mata masyarakat. Legitimasi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.
Kajian ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar agenda administratif atau teknokratis. Transformasi tersebut merupakan kebutuhan strategis bangsa untuk memastikan bahwa setiap putusan konstitusional benar-benar memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara.
Pada akhirnya, KKP karya Dr. Fajar Laksono menegaskan bahwa supremasi hukum yang kuat hanya dapat terwujud apabila setiap putusan Mahkamah Konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh lembaga negara. Melalui tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel, Indonesia dapat memperkuat fondasi negara hukum sekaligus memperkokoh Ketahanan Nasional dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan. (IP/BIA)