Di sisi lain, pendekatan deterrence juga menjadi elemen penting. Penegakan hukum siber yang tegas, cepat, dan berbasis bukti digital yang sah akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan siber. Untuk itu, dibutuhkan sistem forensik digital yang andal serta koordinasi lintas lembaga dalam penanganan kejahatan siber yang berdimensi lintas batas.
Mahkamah Agung dipandang memiliki peran sentral dalam mendorong terwujudnya peradilan siber di Indonesia. Sebagai pemegang otoritas kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung diharapkan tidak hanya mengatur aspek administratif digital, tetapi juga memimpin penguatan keamanan, pembuktian digital, dan pembinaan SDM peradilan siber secara nasional.
KKP ini juga menekankan pentingnya penataan kelembagaan, termasuk pembentukan unit atau mekanisme khusus yang menangani keamanan dan forensik siber di lingkungan peradilan. Langkah ini diperlukan agar respons terhadap insiden siber dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan profesional tanpa mengganggu jalannya proses peradilan.
Pada akhirnya, penguatan peradilan siber dipandang sebagai sebuah keniscayaan, bukan pilihan. Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital, negara dituntut hadir melalui sistem peradilan yang modern, aman, dan berkeadilan. Tanpa peradilan siber yang tangguh, upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan nasional akan menghadapi tantangan serius.
Melalui Kertas Kerja Perorangan ini, Dr. Andi Akram menawarkan pandangan strategis bahwa peradilan siber adalah investasi jangka panjang bagi masa depan hukum Indonesia. Penguatan peradilan siber bukan hanya untuk menjawab tantangan hari ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan tetap tegak dan negara tetap berdaulat di tengah dinamika dunia digital yang terus berubah. (MF/BIA)