Sementara dari aspek ekonomi, kementerian terkait seperti Kemendesa, Kemenkop UKM, dan Bappenas didorong untuk menyusun program pemberdayaan ekonomi di wilayah rawan narkoba. Alternatif mata pencaharian melalui UMKM dan wirausaha sosial menjadi salah satu solusi mengurangi ketergantungan masyarakat pada jaringan kriminal narkotika.
Pemanfaatan teknologi juga menjadi fokus rekomendasi penting. Kolaborasi Kominfo, BSSN, Polri, dan BNN perlu diperkuat untuk menggunakan kecerdasan buatan dan analitik data dalam memetakan jaringan distribusi narkoba. Sistem e-monitoring dan early warning system di wilayah perbatasan dan pelabuhan harus dioptimalkan, termasuk pengawasan di dunia maya yang kini menjadi salah satu jalur distribusi utama narkoba.
Dalam ranah internasional, Kementerian Luar Negeri didorong untuk mengkaji ulang regulasi kerja sama dengan negara tetangga dalam rangka meningkatkan efektivitas program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Diplomasi internasional dinilai sangat penting, mengingat sindikat narkoba adalah masalah lintas batas.
Aldrin Hutabarat melalui karyanya memberikan gambaran bahwa pemberantasan narkoba adalah sebuah perjuangan strategis yang menuntut keterlibatan semua pihak. Perang melawan narkoba adalah perang mempertahankan eksistensi bangsa dari ancaman laten yang berpotensi menghancurkan kualitas generasi penerus.
Karya ilmiah ini juga sekaligus menjadi refleksi bahwa ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh ketangguhan sosial, ekonomi, hukum, dan budaya. Narkoba telah menjadi ancaman multidimensi yang membutuhkan pendekatan menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan.
Dengan kontribusi pemikiran ini, Lemhannas RI kembali mendapatkan sumbangsih penting dalam merumuskan strategi kebijakan nasional. Harapannya, gagasan Aldrin Hutabarat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia menghadapi ancaman narkoba yang semakin kompleks. (AT/BIA)