Transformasi digital yang berhasil juga harus berlandaskan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik. Penerapan open government melalui keterbukaan data dan kanal partisipasi digital akan memperkuat akuntabilitas serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila yang menempatkan rakyat sebagai subjek pembangunan.
Dimensi keamanan dan perlindungan data tidak dapat diabaikan dalam percepatan digitalisasi. Meningkatnya ketergantungan pada sistem digital berbanding lurus dengan risiko kebocoran data dan ancaman siber. Oleh karena itu, transformasi digital harus disertai penguatan sistem keamanan informasi dan perlindungan data pribadi untuk menjaga kepercayaan publik.
Dari perspektif pembangunan wilayah, transformasi digital perlu dirancang secara kontekstual. Pendekatan smart region, termasuk pengembangan smart city dan smart village, menunjukkan bahwa digitalisasi yang disesuaikan dengan karakteristik lokal mampu meningkatkan efektivitas layanan dan partisipasi masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan perdesaan.
Kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberlanjutan transformasi digital. Aparatur sipil negara dan masyarakat perlu dibekali literasi digital yang memadai agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Investasi pada pengembangan kompetensi digital harus menjadi bagian integral dari strategi nasional.
Dalam kerangka kebijakan jangka menengah, transformasi digital telah ditempatkan sebagai prioritas pembangunan nasional. Namun, konsistensi implementasi dan pengawasan menjadi kunci agar agenda digital tidak berhenti sebagai jargon kebijakan. Diperlukan peta jalan yang jelas, indikator kinerja terukur, dan komitmen lintas sektor.
KKP ini menegaskan bahwa percepatan transformasi digital harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta pembenahan tata kelola data harus berjalan seiring agar layanan publik digital benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Akhirnya, percepatan transformasi digital layanan publik berbasis data merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan negara. Melalui tata kelola digital yang adaptif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan publik, Indonesia diharapkan mampu membangun pemerintahan yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menjaga keutuhan dan ketahanan nasional. (IP/BIA)