Salah satu persoalan utama yang diidentifikasi adalah lemahnya interoperabilitas sistem informasi pemerintahan. Banyak aplikasi dan platform digital dikembangkan secara sektoral tanpa mengacu pada arsitektur bersama, sehingga menimbulkan duplikasi data dan inefisiensi anggaran. Kondisi ini tidak hanya menghambat integrasi layanan, tetapi juga melemahkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.
Kualitas dan tata kelola data menjadi isu krusial dalam transformasi digital. Data pemerintah sering kali belum memenuhi standar akurasi, konsistensi, dan kemutakhiran, sehingga sulit dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan. Padahal, dalam era digital, data merupakan aset strategis negara yang menentukan ketepatan respons pemerintah terhadap berbagai persoalan publik.
Selain aspek teknis, faktor budaya birokrasi turut memengaruhi keberhasilan transformasi digital. Resistensi terhadap perubahan, pola pikir silo, dan rendahnya kepemimpinan digital di sejumlah instansi menjadi penghambat utama. Transformasi digital menuntut perubahan cara kerja birokrasi dari yang hierarkis dan prosedural menuju model yang kolaboratif, lincah, dan berorientasi pada hasil.
Dalam KKP ini, transformasi digital diposisikan sebagai instrumen penguatan ketahanan nasional. Ketahanan nasional tidak hanya dimaknai sebagai kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga kemampuan negara menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik melalui layanan publik yang andal dan terpercaya. Layanan digital yang efektif akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat daya tahan institusi negara.
Pendekatan multi-level governance menjadi penting untuk memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan digital. Tanpa koordinasi yang solid, kebijakan nasional berpotensi terfragmentasi dalam implementasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kolaboratif yang memungkinkan pertukaran data, praktik baik, dan sumber daya secara berkelanjutan.
Konsep agile governance juga menjadi relevan dalam menjawab tantangan transformasi digital. Pemerintahan dituntut untuk lebih adaptif terhadap perubahan cepat, baik dalam teknologi maupun kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya fleksibilitas regulasi, pengambilan keputusan berbasis umpan balik, serta inovasi berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik.