Restorasi dan perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran ganda dalam mitigasi perubahan iklim. Selain berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang ekstrem, ekosistem tersebut juga mendukung produktivitas perikanan dan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berkontribusi pada upaya mitigasi global.
Penerapan teknologi adaptif dan sistem peringatan dini berbasis data dan kecerdasan buatan menjadi inovasi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap risiko iklim. Integrasi teknologi dengan kebijakan publik memungkinkan respons yang lebih cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin dinamis.
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program nasional untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk komitmen dalam Persetujuan Paris dan penyelenggaraan kontribusi nasional yang ditetapkan secara nasional. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan yang masih menghadapi kendala koordinasi, pendanaan, dan kapasitas di tingkat daerah.
Evaluasi terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan realitas di lapangan. Laju penurunan muka tanah yang cepat, keterbatasan solusi berbasis alam, serta kompleksitas sosial ekonomi masyarakat pesisir menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif.
Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural menjadi kunci keberhasilan mitigasi perubahan iklim di daerah pesisir. Kombinasi antara pembangunan fisik skala besar dengan pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum lingkungan, serta penguatan tata kelola pesisir akan menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan.
Ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang kuat akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan nasional karena menciptakan stabilitas sosial, memperkuat basis ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan sumber daya strategis bangsa. Pembangunan pesisir yang berketahanan iklim menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Akhirnya bahwa mitigasi dampak perubahan iklim di daerah pesisir bukan hanya agenda lingkungan, tetapi merupakan agenda strategis nasional yang menyangkut masa depan ekonomi, sosial, dan kedaulatan bangsa. Sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi pesisir demi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. (MF/BIA)