Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga belum berjalan optimal, sementara regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong penguasaan teknologi strategis secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan hasil yang dicapai belum sebanding dengan potensi yang dimiliki.
Ketergantungan impor alutsista yang masih berada pada kisaran lebih dari separuh kebutuhan nasional mencerminkan belum kuatnya basis produksi dalam negeri. Skema pengadaan yang masih dominan berorientasi pada pembelian produk jadi menghambat proses pembelajaran teknologi dan penguatan rantai pasok domestik.
Alih teknologi yang seharusnya menjadi instrumen utama percepatan kemandirian industri pertahanan juga belum berjalan efektif. Dalam banyak kontrak pengadaan, transfer teknologi masih bersifat normatif dan belum disertai indikator keberhasilan yang terukur. Akibatnya, penguasaan teknologi inti dan hak kekayaan intelektual masih berada di tangan mitra asing.
Beberapa program kerja sama internasional memang menunjukkan capaian positif, terutama dalam produksi modular dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong lompatan teknologi yang signifikan, sehingga industri pertahanan nasional masih berada pada level perakitan dan integrasi terbatas.
Penguatan riset dan pengembangan menjadi prasyarat mutlak dalam membangun industri pertahanan yang mandiri dan berdaya saing. Keterbatasan anggaran litbang dan minimnya kolaborasi riset antara BUMN, perguruan tinggi, dan industri swasta menyebabkan inovasi teknologi pertahanan berjalan lambat dan tidak berkesinambungan.
Di sisi lain, potensi sumber daya manusia Indonesia yang besar merupakan modal strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan SDM pertahanan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada penguasaan teknologi tinggi menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian industri pertahanan jangka panjang.
Keterlibatan sektor swasta nasional dalam industri pertahanan juga masih terbatas dan bersifat sporadis. Padahal, kolaborasi antara BUMN dan swasta dapat memperluas kapasitas produksi, mempercepat inovasi, dan memperkuat ekosistem industri pertahanan secara nasional.
Permodalan dan akses pembiayaan menjadi tantangan lain yang dihadapi industri pertahanan nasional. Ketergantungan pada penyertaan modal negara dan anggaran tahunan membatasi fleksibilitas pengembangan usaha dan riset jangka panjang, sehingga diperlukan terobosan skema pembiayaan yang lebih adaptif.