Peningkatan kualitas SDM pelaksana menjadi strategi berikutnya. KKP merekomendasikan penempatan tenaga gizi tersertifikasi pada klaster SPPG, sertifikasi bagi pengelola dan tenaga pengolah makanan, serta penguatan kompetensi dalam keamanan pangan, pengolahan, higienitas, dan pengelolaan rantai dingin. Edukasi gizi juga didorong untuk terintegrasi dengan pendidikan sebagai bagian dari pembangunan karakter.
Transformasi juga diarahkan pada penguatan rantai pasok berbasis pangan lokal. Pengembangan menu perlu mengakomodasi kearifan pangan daerah, seperti sagu di Papua, ikan di wilayah pesisir, dan sayuran lokal, tanpa mengabaikan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG). Pelibatan koperasi, UMKM, kelompok tani, serta pelaku usaha lokal diharapkan memperkuat produksi dan distribusi pangan nasional.
Dalam jangka panjang, keberlanjutan MBG membutuhkan strategi pembiayaan yang lebih terencana. KKP mendorong penyusunan peta jalan pembiayaan jangka panjang yang selaras dengan prioritas pembangunan SDM, diversifikasi sumber pendanaan, serta penguatan audit sosial dengan melibatkan komite sekolah, wali murid, dan tokoh masyarakat sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.
KKP juga menekankan pentingnya tata kelola berbasis kebutuhan wilayah. Pemetaan risiko gizi yang mengintegrasikan prevalensi stunting, kerawanan pangan, dan akses pelayanan gizi diperlukan untuk menentukan prioritas intervensi. Wilayah dengan tingkat kerentanan gizi tinggi membutuhkan dukungan menu, logistik, dan kualitas layanan yang lebih intensif sesuai karakteristik daerah.
Pada akhirnya, transformasi tata kelola MBG harus mengubah paradigma dari sekadar mengejar jumlah penerima dan porsi makanan menuju pencapaian kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Program MBG perlu ditempatkan sebagai investasi pembangunan manusia yang terukur, bukan semata-mata sebagai distribusi makanan kepada masyarakat.
KKP Bayu Tirtiyanto menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi tata kelola MBG membutuhkan penguatan pengawasan terpadu, kelembagaan yang akuntabel, rantai pasok pangan yang tangguh, peningkatan kapasitas SDM, serta kebijakan yang adaptif terhadap kondisi wilayah. Dengan transformasi tersebut, MBG diharapkan mampu menjadi prime mover peningkatan SDM unggul yang pada akhirnya memperkokoh Ketahanan Nasional. (AT/GT)