Kertas Kerja Perorangan (KKP) yang disusun oleh Ridha Munawir Masly Pandoe, S.Pt., M.M., peserta nomor 072 dalam Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Tahun 2025 mengangkat judul “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Digitalisasi Pelayanan Publik Guna Mengakselerasi Transformasi Digital Nasional”. Karya ilmiah ini menyoroti pentingnya penguatan kemampuan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang semakin cepat dan kompleks dalam kerangka pembangunan nasional.
Transformasi digital saat ini telah menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemerintah berupaya mengintegrasikan berbagai proses birokrasi agar pelayanan publik dapat diberikan secara lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat vital karena menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga sangat bergantung pada kapasitas daerah dalam mengadopsi, mengelola, dan mengembangkan teknologi digital secara efektif dan berkelanjutan.
Namun demikian, kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan transformasi digital masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sebagian daerah telah berhasil mengembangkan layanan publik digital yang terintegrasi dan inovatif, sementara daerah lainnya masih menghadapi berbagai keterbatasan baik dari aspek sumber daya manusia, kelembagaan, maupun infrastruktur teknologi informasi.
Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi pelayanan publik adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah. Banyak aparatur yang belum memiliki literasi digital yang memadai sehingga belum mampu memanfaatkan sistem digital secara optimal. Kondisi ini menyebabkan berbagai aplikasi layanan digital yang telah dibangun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain faktor sumber daya manusia, kesiapan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi digital di daerah. Di sejumlah pemerintah daerah, pengelolaan sistem digital masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Hal ini mengakibatkan munculnya berbagai aplikasi layanan yang berjalan secara terpisah tanpa adanya interoperabilitas data antarinstansi.