Penguatan tata kelola distribusi pangan menjadi perhatian Brigadir Jenderal Polisi Dicky Sondani, S.I.K., M.H., peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII Lemhannas RI Tahun 2026, melalui Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul “Penguatan Tata Kelola Distribusi Pangan Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional.” Karya ini mengkaji pentingnya pembenahan distribusi pangan sebagai bagian strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.
KKP tersebut disusun dengan melihat kondisi ketidakpastian global dan pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat. Dengan jumlah penduduk sekitar 284,4 juta jiwa pada 2025, ketersediaan pangan yang cukup harus didukung sistem distribusi yang mampu menjamin pasokan dari sentra produksi hingga wilayah konsumsi secara efektif dan berkelanjutan.
Jagung dan kedelai menjadi komoditas palawija yang mendapat perhatian penting karena memiliki nilai strategis bagi ketahanan pangan dan perekonomian. Namun, distribusi kedua komoditas tersebut masih menghadapi persoalan struktural, mulai dari ketimpangan lokasi produksi dan konsumsi hingga keterbatasan infrastruktur logistik dan pascapanen.
Pada komoditas jagung, persoalan muncul karena sentra produksi belum sepenuhnya terhubung secara efisien dengan pusat konsumsi dan industri. Kondisi tersebut menyebabkan rantai distribusi menjadi panjang, meningkatkan biaya angkutan, serta berpotensi menurunkan efisiensi dan margin yang diterima petani.
Sementara itu, kedelai menghadapi persoalan yang lebih kompleks karena produksi domestik masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Produksi kedelai sekitar 0,34 juta ton harus berhadapan dengan kebutuhan nasional yang mencapai lebih dari 2,5 juta ton per tahun, sehingga ketergantungan terhadap impor masih sangat tinggi.
Ketergantungan impor kedelai tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat. Industri tahu dan tempe yang melibatkan lebih dari 150 ribu usaha serta jutaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh perubahan harga kedelai, nilai tukar, dan stabilitas pasokan.
Dari sisi logistik, Indonesia juga masih menghadapi biaya distribusi yang relatif tinggi. KKP mencatat biaya logistik nasional mencapai sekitar 14,29 persen terhadap PDB pada 2023, lebih tinggi dibandingkan rata-rata negara maju yang berada pada kisaran 8–10 persen.