{"id":1284,"date":"2026-06-12T11:02:00","date_gmt":"2026-06-12T04:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/?p=1284"},"modified":"2026-06-17T09:27:01","modified_gmt":"2026-06-17T02:27:01","slug":"menguatkan-ketahanan-nasional-dari-pesisir-timur-optimalisasi-perikanan-tangkap-untuk-kesejahteraan-masyarakat-papua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/?p=1284","title":{"rendered":"Menguatkan Ketahanan Nasional dari Pesisir Timur: Optimalisasi Perikanan Tangkap untuk Kesejahteraan Masyarakat Papua"},"content":{"rendered":"\n<p>Kekayaan sumber daya laut Indonesia merupakan salah satu modal strategis bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dalam konteks tersebut, peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVI Lemhannas RI, Freddy Jhon H. Pardosi, S.E., S.H., M.M., menyusun Kertas Kerja Perorangan (KKP) berjudul <em>\u201cOptimalisasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Guna Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Rangka Ketahanan Nasional\u201d<\/em> yang mengkaji berbagai tantangan dan langkah strategis pengelolaan sektor perikanan tangkap, khususnya di Provinsi Papua.<\/p>\n\n\n\n<p>Kajian ini berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah dan berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan ketahanan nasional. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat pesisir akibat berbagai tantangan yang masih dihadapi.<\/p>\n\n\n\n<p>Papua menjadi fokus kajian karena wilayah ini memiliki potensi maritim yang sangat besar dengan kekayaan sumber daya ikan yang melimpah serta keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Potensi lestari perikanan laut Papua diperkirakan mencapai lebih dari 1,5 juta ton per tahun, menjadikannya salah satu kawasan strategis bagi pengembangan ekonomi maritim nasional dan penguatan ketahanan pangan Indonesia.<\/p>\n\n\n\n<p>Meskipun memiliki sumber daya yang melimpah, kesejahteraan masyarakat pesisir Papua belum mengalami peningkatan yang signifikan. Potensi besar tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh nelayan dan masyarakat pesisir akibat berbagai kendala struktural maupun operasional dalam tata kelola sektor perikanan tangkap.<\/p>\n\n\n\n<p>Salah satu persoalan utama yang diidentifikasi dalam KKP ini adalah keterbatasan infrastruktur perikanan. Fasilitas pelabuhan, rantai dingin, penyimpanan hasil tangkap, hingga sarana distribusi masih belum memadai untuk mendukung pengelolaan hasil perikanan secara optimal. Akibatnya, kualitas hasil tangkap sering mengalami penurunan dan peluang peningkatan nilai tambah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.<\/p>\n\n\n\n<p>Selain itu, sebagian besar nelayan Papua masih beroperasi menggunakan armada kecil dengan teknologi sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan jangkauan penangkapan terbatas, produktivitas rendah, serta tingginya ketergantungan terhadap kondisi cuaca. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan teknologi juga memperlemah daya saing nelayan dalam rantai nilai industri perikanan.<\/p>\n\n\n\n<!--nextpage-->\n\n\n\n<p>Permasalahan sosial ekonomi semakin kompleks dengan masih adanya ketergantungan nelayan terhadap tengkulak atau pemodal tertentu. Pola hubungan ekonomi yang kurang seimbang ini menyebabkan hasil tangkapan sering dijual dengan harga rendah sehingga keuntungan yang diperoleh nelayan tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan.<\/p>\n\n\n\n<p>Tantangan geografis Papua turut memperbesar biaya logistik dan distribusi hasil perikanan. Luas wilayah, keterbatasan sarana transportasi, serta kondisi geografis yang menantang menyebabkan sebagian besar nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh pihak di luar wilayah Papua, sementara masyarakat lokal memperoleh manfaat yang relatif terbatas.<\/p>\n\n\n\n<p>Dari aspek lingkungan, sektor perikanan Papua juga menghadapi ancaman perubahan iklim yang berdampak terhadap produktivitas sumber daya ikan. Peningkatan suhu permukaan laut berpotensi mengubah pola migrasi ikan dan mengurangi hasil tangkapan nelayan tradisional yang selama ini bergantung pada sumber daya di perairan pesisir.<\/p>\n\n\n\n<p>Kajian ini juga menyoroti maraknya praktik <em>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing<\/em> (IUU Fishing) yang menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan negara. Aktivitas tersebut tidak hanya mengurangi potensi penerimaan ekonomi, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional, khususnya di kawasan perbatasan timur Indonesia.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalam perspektif ketahanan nasional, rendahnya kesejahteraan masyarakat pesisir dapat menimbulkan berbagai kerentanan sosial dan keamanan. Ketika masyarakat belum memperoleh manfaat optimal dari sumber daya yang dimiliki, potensi munculnya berbagai aktivitas ilegal dan konflik kepentingan menjadi semakin besar.<\/p>\n\n\n\n<p>Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah telah mendorong implementasi konsep ekonomi biru yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi. Pendekatan ini diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.<\/p>\n\n\n\n<p>Pemerintah Provinsi Papua juga telah menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Berbagai program strategis seperti penangkapan ikan terukur, penguatan UMKM perikanan, pengembangan komoditas unggulan, serta pengawasan ekosistem pesisir terus didorong guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n<!--nextpage-->\n\n\n\n<p>Peran TNI Angkatan Laut dalam pembinaan potensi maritim turut menjadi bagian penting dalam penguatan pengelolaan wilayah pesisir. Melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pengamanan wilayah laut, TNI AL berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan ekonomi maritim sekaligus menjaga kedaulatan negara.<\/p>\n\n\n\n<p>Dalam analisisnya, penulis menggunakan perspektif Ketahanan Nasional dengan pendekatan Astagatra dan AGHT untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang memengaruhi pengelolaan perikanan tangkap di Papua. Analisis tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat multidimensional, mencakup aspek geografi, demografi, sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan.<\/p>\n\n\n\n<p>Berdasarkan hasil kajian, terdapat sejumlah opsi kebijakan yang dinilai potensial untuk diterapkan. Salah satunya adalah pengembangan model <em>co-management<\/em> yang melibatkan pemerintah daerah, TNI AL, dan komunitas nelayan dalam tata kelola sumber daya perikanan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n<p>Selain itu, hilirisasi dan digitalisasi rantai nilai perikanan menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkap. Pengembangan industri pengolahan berbasis masyarakat, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan akses pasar diyakini dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan memperkuat ekonomi pesisir.<\/p>\n\n\n\n<p>Kajian ini juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola dan pengawasan laut berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem pemantauan kapal, integrasi data perikanan, serta penguatan sinergi antarinstansi dinilai mampu menekan praktik IUU Fishing sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut.<\/p>\n\n\n\n<p>Pada akhirnya, KKP ini menegaskan bahwa optimalisasi pengelolaan perikanan tangkap di Papua bukan semata-mata bertujuan meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, memperkuat ketahanan pangan, menjaga kelestarian lingkungan, serta memperkokoh ketahanan nasional Indonesia. Dengan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan, potensi maritim Papua dapat menjadi kekuatan besar bagi pembangunan nasional sekaligus simbol kehadiran negara di wilayah terdepan Nusantara. (AT\/GT)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Kekayaan sumber daya laut Indonesia merupakan salah satu modal strategis bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dalam [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1284","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-naskah-publikasi"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"BI","author_link":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Kekayaan sumber daya laut Indonesia merupakan salah satu modal strategis bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat ketahanan nasional. Dalam [&hellip;]","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1284","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1284"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1284\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1285,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1284\/revisions\/1285"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1284"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1284"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1284"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}