Kertas Kerja Perorangan yang disusun oleh Laksamana Pertama TNI Dr. Akhmad Tarmizi, S.T., M.A.P., M.M., M.Tr.Opsla, CFrA, berjudul \u201cMitigasi Dampak Perubahan Iklim Daerah Pesisir Guna Ketahanan Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional\u201d merupakan karya ilmiah dalam Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV Lemhannas RI Tahun 2025 yang mengkaji secara komprehensif tantangan perubahan iklim di wilayah pesisir Indonesia serta implikasinya terhadap ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional secara menyeluruh.<\/p>\n\n\n\n
Perubahan iklim telah menjadi fenomena global yang tidak terelakkan dan membawa konsekuensi multidimensional bagi kehidupan manusia, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki garis pantai sangat panjang dan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya pesisir. Kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca, serta peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi telah mengubah lanskap risiko pembangunan nasional, khususnya di wilayah pesisir yang menjadi tumpuan ekonomi dan pemukiman masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Wilayah pesisir Indonesia menghadapi tekanan berat akibat kenaikan muka air laut, banjir rob, abrasi pantai, serta penurunan muka tanah yang terjadi secara simultan. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem pesisir, tetapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat seperti perikanan, pertanian pesisir, pariwisata bahari, dan perdagangan lokal yang menjadi tulang punggung penghidupan jutaan penduduk.<\/p>\n\n\n\n
Dampak perubahan iklim terhadap perekonomian daerah pesisir tercermin dari meningkatnya kerugian material dan nonmaterial yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah. Kerusakan infrastruktur, hilangnya lahan produktif, terganggunya jaringan transportasi, serta menurunnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan telah menurunkan daya saing ekonomi wilayah pesisir dan memperbesar risiko kemiskinan struktural.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling rentan terhadap perubahan iklim karena tingginya tingkat eksposur dan sensitivitas terhadap ancaman lingkungan. Ketergantungan pada sumber daya alam yang semakin terdegradasi, keterbatasan akses terhadap teknologi dan modal, serta lemahnya kapasitas adaptasi menjadikan kelompok ini berada pada posisi yang rawan terhadap guncangan ekonomi dan sosial.<\/p>\n\n\n\n
Fenomena banjir rob yang semakin sering terjadi di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, seperti Jakarta Utara dan Pekalongan, menjadi contoh nyata bagaimana perubahan iklim berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Genangan air laut yang berlangsung lama telah memaksa relokasi penduduk, merusak permukiman dan fasilitas publik, serta menimbulkan beban ekonomi yang besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Selain dampak fisik, perubahan iklim juga menimbulkan dampak sosial yang signifikan, seperti meningkatnya risiko penyakit, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta munculnya tekanan psikologis dan konflik sosial akibat perebutan sumber daya yang semakin terbatas. Kondisi ini berpotensi melemahkan kohesi sosial dan stabilitas masyarakat pesisir apabila tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Ketahanan ekonomi daerah pesisir menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas nasional karena sektor pesisir dan kelautan memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian Indonesia. Gangguan yang terjadi di wilayah pesisir tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga berimplikasi pada ketahanan pangan, ketahanan energi, serta kelancaran distribusi barang dan jasa di tingkat nasional.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perspektif ketahanan nasional, pelemahan ekonomi masyarakat pesisir dapat berkembang menjadi ancaman nonmiliter yang serius. Ketidakmampuan negara dalam melindungi dan memberdayakan wilayah pesisir akan membuka ruang bagi meningkatnya kerentanan sosial, ketimpangan pembangunan, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap negara.<\/p>\n\n\n\n
Upaya mitigasi dampak perubahan iklim di daerah pesisir menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Mitigasi tidak hanya dimaknai sebagai upaya teknis mengurangi dampak fisik perubahan iklim, tetapi juga sebagai strategi pembangunan yang terintegrasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.<\/p>\n\n\n\n
Pembangunan infrastruktur pesisir yang tahan terhadap perubahan iklim menjadi salah satu langkah strategis yang penting untuk melindungi masyarakat dan aktivitas ekonomi. Infrastruktur adaptif yang dirancang berdasarkan risiko iklim jangka panjang mampu mengurangi kerugian ekonomi sekaligus meningkatkan rasa aman dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.<\/p>\n\n\n\n
Diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir juga merupakan strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi. Pengembangan budidaya laut berkelanjutan, pengolahan hasil perikanan bernilai tambah, serta pengembangan ekowisata berbasis konservasi dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada satu sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan iklim.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n
Restorasi dan perlindungan ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran ganda dalam mitigasi perubahan iklim. Selain berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi dan gelombang ekstrem, ekosistem tersebut juga mendukung produktivitas perikanan dan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang berkontribusi pada upaya mitigasi global.<\/p>\n\n\n\n
Penerapan teknologi adaptif dan sistem peringatan dini berbasis data dan kecerdasan buatan menjadi inovasi penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir terhadap risiko iklim. Integrasi teknologi dengan kebijakan publik memungkinkan respons yang lebih cepat, tepat, dan efektif dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin dinamis.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program nasional untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk komitmen dalam Persetujuan Paris dan penyelenggaraan kontribusi nasional yang ditetapkan secara nasional. Namun demikian, tantangan utama terletak pada implementasi kebijakan yang masih menghadapi kendala koordinasi, pendanaan, dan kapasitas di tingkat daerah.<\/p>\n\n\n\n
Evaluasi terhadap kebijakan mitigasi perubahan iklim menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan strategis dan realitas di lapangan. Laju penurunan muka tanah yang cepat, keterbatasan solusi berbasis alam, serta kompleksitas sosial ekonomi masyarakat pesisir menuntut pendekatan yang lebih inovatif dan adaptif.<\/p>\n\n\n\n
Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural menjadi kunci keberhasilan mitigasi perubahan iklim di daerah pesisir. Kombinasi antara pembangunan fisik skala besar dengan pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum lingkungan, serta penguatan tata kelola pesisir akan menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang kuat akan memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan nasional karena menciptakan stabilitas sosial, memperkuat basis ekonomi lokal, dan menjaga keberlanjutan sumber daya strategis bangsa. Pembangunan pesisir yang berketahanan iklim menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Akhirnya bahwa mitigasi dampak perubahan iklim di daerah pesisir bukan hanya agenda lingkungan, tetapi merupakan agenda strategis nasional yang menyangkut masa depan ekonomi, sosial, dan kedaulatan bangsa. Sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi masyarakat menjadi prasyarat utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi pesisir demi terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. (AT\/BIA)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kertas Kerja Perorangan yang disusun oleh Laksamana Pertama TNI Dr. Akhmad Tarmizi, S.T., M.A.P., M.M., M.Tr.Opsla, CFrA, berjudul \u201cMitigasi Dampak […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1039","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-naskah-publikasi"],"uagb_featured_image_src":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false},"uagb_author_info":{"display_name":"BI","author_link":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/?author=2"},"uagb_comment_info":0,"uagb_excerpt":"Kertas Kerja Perorangan yang disusun oleh Laksamana Pertama TNI Dr. Akhmad Tarmizi, S.T., M.A.P., M.M., M.Tr.Opsla, CFrA, berjudul \u201cMitigasi Dampak […]","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1039","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1039"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1039\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1040,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1039\/revisions\/1040"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1039"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1039"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/perpustakaan.lemhannas.go.id\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1039"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}